Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo melakukan langkah strategis dalam penguatan produk hukum daerah dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Tahap I. Kegiatan ini membahas Penyusunan Kajian Perundang-undangan Evaluasi Komprehensif Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan dalam mendukung penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo. Forum tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 9 Mei 2026, bertempat di Kopi Jolotundo, Wates, Kabupaten Kulon Progo.
Kegiatan yang bekerja sama dengan CV Jaringan Strategis Nasional (JSN) ini melibatkan berbagai perangkat daerah untuk memberikan masukan yang komprehensif. Forum ini menghadirkan perwakilan dari berbagai instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, di antaranya:
* Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo.
* Bapperida Kabupaten Purworejo.
* Bapemperda DPRD Kabupaten Purworejo.
* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.
* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) Kabupaten Purworejo.
* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo.
* Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
* Badan Keuangan Daerah (BKAD) Kabupaten Purworejo.
* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Budi Sunaryo, S.Sos., menekankan bahwa evaluasi ini merupakan langkah antisipatif terhadap dinamika aturan di tingkat pusat. Beliau menyoroti pentingnya menyikapi kehadiran PP Nomor 16 Tahun 2026 yang memiliki kaitan erat dengan agenda daerah dalam waktu dekat.
"Evaluasi komprehensif ini menjadi sangat mendesak, terutama untuk menyelaraskan regulasi kita dengan PP Nomor 16 Tahun 2026, khususnya terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan segera dilaksanakan. Kita harus memastikan seluruh tahapan memiliki payung hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan terbaru agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," tegas Budi Sunaryo.
Melalui kajian ini, diharapkan produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Purworejo semakin berkualitas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
.webp)