Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo bersama Bagian Hukum Setda Purworejo mengikuti rapat koordinasi asistensi dan supervisi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting.
Rapat koordinasi tersebut digelar dalam rangka pembinaan umum kebijakan daerah untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang lebih implementatif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Kemendagri mendorong agar penyusunan Propemperda Tahun 2026 disusun secara terencana, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah serta kebijakan nasional.
Dalam sesi utama kegiatan, Ditjen Otda memberikan pemaparan terkait arah kebijakan pembentukan peraturan daerah, standar penyusunan Propemperda, serta evaluasi umum atas pelaksanaan program legislasi daerah di tahun-tahun sebelumnya. Peserta juga mendapatkan penegasan mengenai pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dan pemenuhan dokumen pendukung sebagai syarat pengusulan raperda.
Selain rapat koordinasi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi asistensi khusus, di mana setiap provinsi, kabupaten, dan kota memperoleh pendampingan langsung. Dalam sesi asistensi tersebut, usulan Propemperda dari masing-masing daerah ditelaah satu per satu, termasuk menilai urgensi raperda, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta materi muatan.
Sekretariat DPRD dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo menyampaikan apresiasi atas pendampingan dari Ditjen Otda. Dengan kegiatan asistensi ini diharapkan penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo Tahun 2026 menjadi lebih berkualitas, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat secara tepat dan efektif.
